Diplomatic Council welcomes the announcement by the President of Indonesia to negotiate with TPNPB OPM regarding the future of West Papua and the release of the New Zealand hostage Mr Philip Merhtens
The Diplomatic Council welcomes the recent statement by Indonesian President Mr Joko Widodo announcing his willingness to negotiate with TPNPB-OPM regarding the future of West Papua, and the release of the New Zealand pilot Mr Philip Merhtens who is currently being held hostage by Brigadier General Egianus Kogoya.
In his good faith and wisdom to seek a peaceful solution rather than seeking a military approach is part of promoting global democratic values so that Indonesia can be praised by the world community that Indonesia upholds universal democratic values.
The Free Papua Movement urges world leaders should support President Widodo’s peace initiative, and his commitment to upholding Article 33 of the UN Charter Article 33 governing the Peaceful Dispute Resolution which states:
The Parties to the dispute, the continuation of which may harm the maintenance of peace and international security, must first seek a settlement through negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, using regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choosing.
We believe President Widodo’s initiative will also be welcomed by the family of Mr Philip Merhtens, the citizens of New Zealand citizens and the international community and sets a good example for the Prime Minister of New Zealand to follow. While the New Zealand government has pushed for a peaceful resolution with Indonesia, it must also involve the TPNPB-OPM. TPNPB-OPM’s National Management Command, Regional Command under Egianus Kogoya and the Diplomatic Council seek trilateral negotiations mediated by an international third party.
From today the world is watching Indonesia’s commitment to peaceful negotiations and how this will be implemented or will it just be empty words and more lying to the international community. For this reason, we seek support and encouragement from the international community over the future of the Indonesia – West Papua dispute. It’s not easy when both parties agree to settle the dispute because foreigner actors are part of the problem. The dispute is not only about the freedom of one pilot’s life. It impacts relations between nations, and neighbours, and involves both state actors and non-state actors.
We acknowledge the innocent human sacrifice, the humanitarian crisis, human rights violations and the long-standing armed war in West Papua which has had a devastating impact on the hearts and minds of people from all parties: Indonesian citizens, West Papuans and foreigners since the commencement of illegal settlements in our holy land. Many parties have created this prolonged conflict, not only Indonesia but also foreign nations, and multinational corporations.
We believe President Widodo’s commitment to negotiate with us is the most appropriate way to end the sixty-year war between us. We realize that this is also the result of our good faith in intermediary communication, and we will continue to use that trusted facilitator to convey our message to the President before an international mediator is engaged. We are grateful to all the civil society and humanitarian groups who have encouraged the Indonesian government, New Zealand and the TPNPB-OPM to find a suitable peaceful mechanism to resolve the conflict.
We believe the West Papuan people’s legal right to self-determination and independence can be achieved by many ways including legal pathways. It is time for Indonesia, New Zealand and the international community to recognize the legitimate struggle for national liberation by West Papua’s freedom fighters, the TPNPB OPM, under Brigadier General Egianus Kogoya who is committed to upholding international humanitarian norms.
Sincerely
Amatus Akouboo Douw
Chair of the West Papua Diplomatic Council & Foreign Affairs
TPNPB-OPM / Free Papua Movement
PERNYATAAN PERS
Dewan Diplomatik menyambut baik pengumuman Presiden Indonesia untuk berunding dengan TPNPB OPM terkait masa depan Papua Barat dan pembebasan sandera Selandia Baru Mr Philip Merhtens
Australia 4 Juli 2023
Dewan Diplomatik menyambut baik pernyataan Presiden Indonesia Mr Joko Widodo baru-baru ini yang mengumumkan kesediaannya untuk berunding dengan TPNPB-OPM terkait masa depan Papua Barat, dan pembebasan pilot Selandia Baru Mr Philip Merhtens yang saat ini disandera oleh Brigadir Jenderal Egianus Kogoya.
Dengan itikad baik dan kebijaksanaannya untuk mencari solusi damai daripada mencari pendekatan militer adalah bagian dari mempromosikan nilai-nilai demokrasi global sehingga Indonesia dapat dipuji oleh masyarakat dunia bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi universal.
Badan Diplomatik TPNPB OPM mendesak para pemimpin dunia harus mendukung inisiatif perdamaian Presiden Widodo, dan komitmennya untuk menegakkan Pasal 33 Piagam PBB Pasal 33 mengatur Penyelesaian Sengketa Damai yang menyatakan:
Para Pihak yang sedang bersengketa, yang kelanjutannya dapat merugikan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, dengan menggunakan badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau cara-cara damai lainnya. pilihan mereka sendiri.
Kami percaya inisiatif Presiden Widodo juga akan disambut baik oleh keluarga Mr Philip Merhtens, warga negara Selandia Baru dan komunitas internasional dan menjadi contoh yang baik untuk diikuti oleh Perdana Menteri Selandia Baru. Sementara pemerintah Selandia Baru telah mendorong penyelesaian damai dengan Indonesia, juga harus melibatkan TPNPB-OPM. Komando Manajemen Nasional TPNPB-OPM, Komando Daerah di bawah Egianus Kogoya dan Dewan Diplomatik mengupayakan negosiasi trilateral yang dimediasi oleh pihak ketiga internasional.
Mulai hari ini dunia mengamati komitmen Indonesia untuk negosiasi damai dan bagaimana ini akan dilaksanakan atau hanya akan menjadi kata-kata kosong dan lebih berbohong kepada masyarakat internasional. Untuk itu, kami meminta dukungan dan dorongan dari masyarakat internasional atas masa depan sengketa Indonesia – Papua Barat. Tidak mudah ketika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan karena aktor asing adalah bagian dari masalah. Perselisihan tidak hanya tentang kebebasan hidup seorang pilot. Ini berdampak pada hubungan antar negara, dan tetangga, dan melibatkan aktor negara dan aktor non-negara.
Kami mengakui pengorbanan manusia yang tidak bersalah, krisis kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia dan perang bersenjata yang telah berlangsung lama di Papua Barat yang telah berdampak buruk pada hati dan pikiran orang-orang dari semua pihak: warga negara Indonesia, orang Papua Barat dan orang asing sejak dimulainya pemukiman ilegal di tanah suci kami. Banyak pihak yang telah menciptakan konflik berkepanjangan ini, tidak hanya Indonesia tetapi juga negara asing, dan perusahaan multinasional.
Kami percaya komitmen Presiden Widodo untuk bernegosiasi dengan kami adalah cara paling tepat untuk mengakhiri perang enam puluh tahun di antara kami. Kami menyadari bahwa ini juga merupakan hasil dari itikad baik kami dalam komunikasi perantara, dan kami akan terus menggunakan fasilitator tepercaya tersebut untuk menyampaikan pesan kami kepada Presiden sebelum mediator internasional terlibat. Kami berterima kasih kepada semua kelompok masyarakat sipil dan kemanusiaan yang telah mendorong pemerintah Indonesia, Selandia Baru dan TPNPB-OPM untuk menemukan mekanisme damai yang sesuai untuk menyelesaikan konflik.
Kami percaya hak hukum rakyat West Papua untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan dapat dicapai melalui banyak jalur termasuk jalur hukum. Sudah saatnya Indonesia, Selandia Baru, dan masyarakat internasional mengakui legitimasi perjuangan pembebasan nasional oleh pejuang kemerdekaan West Papua, TPNPB OPM, di bawah Brigjen Egianus Kogoya yang berkomitmen menjunjung tinggi norma-norma kemanusiaan internasional.
Tertanda tangan
Amatus Akouboo Douw
Ketua Dewan Diplomatik & Urusan Luar Negeri Papua Barat
The Diplomatic Council welcomes the recent statement by Indonesian President Mr Joko Widodo announcing his willingness to negotiate with TPNPB-OPM regarding the future of West Papua, and the release of…