OPM condemns Indonesian killing of four Papuans and calls for UN intervention

Press Statement, Australia August 30,2022

We are strongly condemning on the Indonesian elite troops which have murdered and mutilated 4 native Papuans recently. It was their definite genocide tactics due to this is not new case, we believed so many same incidents happen in the past 60 years of Indonesian occupation. West Papuan life is under the ongoing treat of Indonesian state genocide. It is definitely Indonesian State Genocide to the West Papuan.

Short chronology that, this murder and mutilation was occurred on August 22, 2022 at Kamoro Jaya-SP 1 village, Mimika Baru District, at 21.50 WIT. This sadistic murder was allegedly carried out by nine people, three were civilians and six others were members of the TNI according to report. Three civilians also part of Indonesian militias.   After being killed by mutilation, the head and legs were cut off, then the victim’s body parts were put in a sack and then thrown into the river in Pigapu Village, Iwaka District.

We do not believe whatever Indonesian responses including from their military authority. We reject this comment by Indonesian military chief in Papua, “We are committed to upholding the law in this case,” Papua military chief Major General Teguh Muji Angkasa told reporters in Jayapura, the capital of restive Papua province, on Monday. “If any of our soldiers are involved in criminal acts, we will not tolerate it” according to abcnews. What we have seen in the past is all Indonesian leader delivered same message on the media, therefore, this kind of comment always untrue due to it will never change the situation at all.

The world must to believe response by Sebby Sebby Sambom, a spokesman for the West Papua Liberation Army, the military wing of the pro-independence Free Papua Organisation, urged Indonesian President Joko Widodo to try the perpetrators in an open court and “punish them with the death penalty”. He said “This is a crime against humanity by the Indonesian government through its security Forces,” Sambom said in a statement, adding that his group is ready to carry out “retaliation operations” if the government ignores their demand. https://abcnews.go.com/International/wireStory/indonesian-troops-accused-killing-mutilating-papuans-89004179

This is only one latest crime of genocide practises by Indonesian state forces then it was strategic crime against humanity and systematic state genocide, breaches to the International covenant of genocide article II and III. However, Indonesia is not party and signatory state of the genocide and crime against humanity covenant. The world government and United Nations must to realise that Indonesia will not stop wiping out native West Papuan if Indonesia is not signatory party, as they been doing since illegal take over of the territory of West Papua 1963 until at present time.    

With this barbaric act of crime, we do not want the conflict would be escalate more, because we realised that armed conflict has been going on in which resulted a massive humanitarian crisis with 100.000 internally displaced persons (IDPs) according to United Nations report. For this United Nations has to be realistic that the conflict is part of international armed conflict, it is serious matter of human security, hence, the Secretary General of the United Nations must act on behalf of his Good Office takes any lasting resolution. 

We are calling on the international intervention, due to justice and peace will not come to defend and save West Papuan people from Indonesian state genocide, if the world still see that Indonesia is still not ratify the Rome statute for International Criminal Court. Therefore, we also ask to establish U.N. Permanent Office in West Papua to monitor the critical situation.

Sincerely,

Akouboo Amatus Douw

Chairman of Diplomatic Council

Free Papua Movement/TPNPB OPM

Versi Bahasa Indonesia

“Dewan Diplomatik OPM Mengutuk Pasukan Elit Indonesia Yang Membunuh Empat Orang Rakyat Papua Barat dan Menyerukan Intervensi PBB Segera”

Kami mengutuk keras pasukan elit Indonesia yang telah membunuh dan memutilasi 4 orang asli Papua baru-baru ini. Itu adalah taktik genosida mereka yang pasti karena ini bukan kasus baru, kami percaya begitu banyak insiden yang sama terjadi dalam 60 tahun terakhir pendudukan Indonesia. Kehidupan orang Papua Barat berada di bawah perlakuan genosida negara Indonesia yang sedang berlangsung. Ini sudah jelas merupakan Genosida Negara Indonesia terhadap West Papua.

Kronologis singkat bahwa, pembunuhan dan mutilasi ini terjadi pada tanggal 22 Agustus 2022 di Desa Kamoro Jaya-SP 1, Kecamatan Mimika Baru, pada pukul 21.50 WIB. Pembunuhan sadis ini diduga dilakukan oleh sembilan orang, tiga warga sipil dan enam lainnya anggota TNI menurut laporan. Tiga warga sipil juga bagian dari milisi Indonesia. Setelah dibunuh dengan cara dimutilasi, kepala dan kakinya dipotong, kemudian bagian tubuh korban dimasukkan ke dalam karung lalu dibuang ke sungai di Desa Pigapu, Kecamatan Iwaka.

Kami tidak percaya apapun tanggapan Indonesia termasuk dari otoritas militer mereka. Kami menolak komentar Panglima TNI di Papua, “Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum dalam kasus ini,” kata Panglima TNI Mayjen Teguh Muji Angkasa kepada wartawan di Jayapura, ibu kota provinsi Papua yang bergolak, pada hari Senin. “Jika ada tentara kami yang terlibat dalam tindakan kriminal, kami tidak akan mentolerirnya.” Apa yang kita lihat di masa lalu adalah semua pemimpin Indonesia menyampaikan pesan yang sama di media, oleh karena itu, komentar semacam ini selalu tidak benar karena itu tidak akan pernah mengubah situasi kesuluruhan.

Dunia harus percaya tanggapan dari Sebby Sambom, juru bicara Tentara Pembebasan Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka pro-kemerdekaan “Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan oleh pemerintah Indonesia melalui Pasukan keamanannya,” kata Sambom dalam sebuah pernyataan. , menambahkan bahwa kelompoknya siap melakukan “operasi pembalasan” jika pemerintah mengabaikan permintaan mereka”.

Ini hanyalah salah satu kejahatan terbaru dari praktik genosida oleh pasukan negara Indonesia kemudian itu adalah kejahatan strategis terhadap kemanusiaan dan genosida negara sistematik, melanggar Kovenan Internasional tentang Genosida pasal II dan III. Namun, Indonesia bukanlah pihak dan negara penandatangan perjanjian genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemerintah dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyadari bahwa Indonesia tidak akan berhenti memusnahkan orang asli Papua Barat jika Indonesia bukan negara penandatangan, seperti yang telah mereka lakukan sejak pengambilalihan wilayah Papua Barat secara ilegal tahun 1963 hingga saat ini.

Dengan aksi kejahatan yang barbar ini, kami tidak ingin konflik semakin meningkat, karena kami menyadari bahwa konflik bersenjata yang telah terjadi mengakibatkan krisis kemanusiaan yang masif dengan 100.000 orang terlantar secara internal (IDPs) menurut laporan PBB. Untuk PBB ini harus realistis bahwa konflik adalah bagian dari konflik bersenjata internasional, ini adalah masalah serius keamanan manusia maka, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus bertindak atas nama Good Office untuk mengambil resolusi yang berkelanjutan.

Kami menyerukan intervensi internasional, karena keadilan dan perdamaian tidak akan datang untuk membela dan menyelamatkan orang-orang Papua Barat dari genosida negara Indonesia jika dunia masih melihat bahwa Indonesia masih belum meratifikasi Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional. Oleh karena itu kami juga meminta untuk mendirikan Kantor Tetap PBB di Papua Barat agar memantau situasi krisis.

Tertanda tangan,

Akouboo Amatus Douw

Ketua Dewan Diplomatik

Organisasi Papua Merdeka/TPNPB OPM

Press Statement, Australia August 30,2022 We are strongly condemning on the Indonesian elite troops which have murdered and mutilated 4 native Papuans recently. It was their definite genocide tactics due…

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *