West Papua Urges the UN and International Community to Pressure Indonesia and New Zealand to sit with the TPNPB OPM (West Papua) at the International Peace Negotiating Table to discuss the release of the New Zealand Pilot
As a July 1 Message on this historic day, I would like to convey congratulations on the anniversary of the unilateral declaration of the Republic of West Papua in 1971s to fellow West Papuans around the world and our international solidarity groups. It is this international community who are the best hope for our struggle. We will achieve our ultimate goal of freedom, we put all our sacrifices and we put all our energy for our future destiny on the paradise island of the world, our holy land which is West Papua where we live. As a beautiful country and as a great nation we need to be aware of our history, that one of the great movements has taken place against the illegal occupation of our customary land.
On this historic day, we need to share our human values and share our love as a human being in this world regardless of race, religion and gender. We would love everyone to come to our country as visitors or to work, help and invest in our country. This request is also extended to Indonesian and New Zealand citizens. But we want you all to visit under our own government, which will always be our main hope and goal. That is our motivation behind why TPNPB, under Regional Command III Ndugama Derakma Brigadier Egianus Kogoya, captured the New Zealand Pilot in February 2023, but has not killed him.
TPNPB OPM will now show the world community that they are strongly committed to protecting international humanitarian law, they have good faith in humanity and freedom, they have good wisdom in respecting people’s lives, respecting all creatures on the human planet as they have proven in the first three months guaranteeing the life of the Kiwi Pilot. The whole world will see that the TPNPB under Egianus Kogoya wants to carve the history of his nation and have a good reputation. That’s why he is now looking for a solution, not for anything else or killing innocent people.
I now believe the time has come to tell the truth and honesty because this New Zealand pilot is not the enemy of TPNPB, even the Indonesian troops are not actually their enemy, their real enemy is colonialism and illegality in our holy land. They don’t want to let anyone who is not part of colonialism be executed according to their West Papuan natural laws. Therefore, the Diplomatic Council calls on Member States of the United Nations and the international community to provide serious support for the release of Pilot Mehrterns through an international peace mechanism. We also advise all parties who want Mr Mehrtens’ release, to ask New Zealand and Indonesia to negotiate with the TPNPB OPM through internationally mediated negotiation.
We want Indonesia and New Zealand to not run away but to comply as member countries which accept international law and the UN Charter to uphold peaceful resolution of any conflict that endangers world peace and freedom including the lives of every citizen of the world. So, together we are looking for the true freedom of a New Zealand Citizen pilot (Mr Phillip Merhtens) who was allowed by the Indonesian military authorities to work in a high risk war zone that violates this universal humanitarian norm. Government authorities letting an innocent person work in an unsafe place by luring him into a life of high risk is what happened to this New Zealander. Therefore, there needs to be mutual understanding and respect for each other between the conflict parties, recognizing their identities and values as the first stage before entering into a peaceful settlement. Whether you are an independent country or a non-self-governing territory doesn’t matter; everyone has within their own power that has the potential to cause armed conflict which can cause unwanted victims. That is our shared principle law that must be realized and respected by every person or nation in this world. As we know, the Armed Conflict in West Papua is one of the longest wars that has taken place in the middle of the Asia Pacific region, namely the border area, only one land with the Independent State of Papua New Guinea, so it is the center of global and regional security interests in relation to very high geopolitical sensitivity.
The people of West Papua will continue to use all available means in seeking freedom as provided for under General Assembly resolution 2621 (XXV) ‘Program of Action for the Full Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples’ which:
Reaffirming the inherent right of the colonial peoples to struggle by all means necessary for them against the colonial Powers which suppressed their aspirations for freedom and independence… [and directing] … Member States [to] provide all necessary moral and material assistance to the colonial peoples of the Territories in the struggle them to achieve freedom and independence.
Our Key Demand for Indonesia and New Zealand
1. We request again the President of Indonesia Mr Joko Widodo to withdraw his military personnel and open hearts and minds to listen to the request of the people of West Papua for internationally mediated peace negotiation on the future destiny of West Papua and the release of this foreign citizen Phillip Mehrtens,
2. We again ask the Prime Minister of New Zealand, The Honorable Chris Hipkins to open his heart in good faith to listen to our request for internationally mediated peace negotiation.
Australia 30 June 2023
Sincerely
Akouboo Amatus Douw
Chairman of the West Papua Diplomatic and Foreign Affairs Council
PERNYATAAN PERS
Papua Barat Mendesak PBB dan Masyarakat Internasional untuk Menekan Indonesia dan Selandia Baru untuk duduk bersama TPNPB OPM (West Papua) di Meja Perundingan Perdamaian Internasional untuk membahas pembebasan Pilot Selandia Baru
Sebagai Pesan 1 Juli di hari bersejarah ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas peringatan deklarasi sepihak Republik Papua Barat tahun 1971-an kepada sesama orang Papua Barat di seluruh dunia dan kelompok solidaritas internasional kita. Komunitas internasional inilah yang menjadi harapan terbaik bagi perjuangan kita. Kami akan mencapai tujuan akhir kebebasan kami, kami menempatkan semua pengorbanan kami dan kami menempatkan semua energi kami untuk nasip masa depan kami di pulau surga dunia, tanah suci kami yaitu Papua Barat tempat kami tinggal. Sebagai negeri yang indah dan sebagai bangsa yang besar kita perlu menyadari sejarah kita, bahwa salah satu gerakan besar telah terjadi melawan pendudukan tanah pusakah kita secara tidak sah.
Di hari bersejarah ini, kita perlu berbagi nilai-nilai kemanusiaan kita dan berbagi cinta kita sebagai manusia di dunia ini tanpa memandang ras, agama, dan jenis kelamin. Kami ingin semua orang datang ke tanah air kami sebagai pengunjung atau untuk bekerja, membantu dan berinvestasi di negeri kami. Permintaan ini juga ditujukan kepada warga negara Indonesia dan Selandia Baru. Tapi kami ingin Anda semua berkunjung di bawah pemerintahan kami sendiri, yang akan selalu menjadi harapan dan tujuan utama kami. Itulah motivasi kami mengapa TPNPB, di bawah Komando Daerah III Ndugama Derakma Brigadir Egianus Kogoya, menangkap Pilot Selandia Baru pada Februari 2023, tetapi tidak membunuhnya.
TPNPB OPM kini akan menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa mereka berkomitmen kuat untuk melindungi hukum humaniter internasional, mereka memiliki itikad baik pada kemanusiaan dan kebebasan, mereka memiliki kebijaksanaan yang baik dalam menghormati kehidupan masyarakat, menghormati semua makhluk di planet manusia sebagaimana telah mereka buktikan di tiga bulan pertama menjamin kehidupan Pilot Kiwi. Seluruh dunia akan melihat bahwa TPNPB di bawah Egianus Kogoya ingin mengukir sejarah bangsanya dan memiliki reputasi yang baik. Itu sebabnya dia sekarang mencari solusi, bukan untuk hal lain atau membunuh orang yang tidak bersalah.
Saya percaya sekarang saatnya untuk mengatakan yang sebenarnya dan jujur karena pilot Selandia Baru ini bukanlah musuh TPNPB, bahkan pasukan Indonesia sebenarnya bukan musuh mereka, musuh mereka yang sebenarnya adalah kolonialisme dan ilegalitas di tanah suci kita. Mereka tidak ingin siapa pun yang bukan bagian dari kolonialisme dieksekusi sesuai dengan hukum alam West Papua mereka. Oleh karena itu, Dewan Diplomatik mengimbau Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional untuk memberikan dukungan serius bagi pembebasan Pilot Mehrtern melalui mekanisme perdamaian internasional. Kami juga menyarankan semua pihak yang menginginkan pembebasan Mr Mehrtens, untuk meminta Selandia Baru dan Indonesia untuk bernegosiasi dengan TPNPB OPM melalui negosiasi yang dimediasi secara internasional.
Kami ingin Indonesia dan Selandia Baru tidak melarikan diri tetapi untuk mematuhi sebagai negara anggota yang menerima hukum internasional dan Piagam PBB untuk menegakkan resolusi damai dari setiap konflik yang membahayakan perdamaian dan kebebasan dunia termasuk kehidupan setiap warga dunia. Jadi, bersama-sama kita mencari kebebasan sejati seorang pilot Warga Negara Selandia Baru (Mr Phillip Merhtens) yang diizinkan oleh otoritas militer Indonesia untuk bekerja di zona perang berisiko tinggi yang melanggar norma kemanusiaan universal ini. Otoritas pemerintah membiarkan orang yang tidak bersalah bekerja di tempat yang tidak aman dengan memikatnya ke dalam kehidupan yang berisiko tinggi adalah apa yang terjadi pada warga Selandia Baru ini. Oleh karena itu, perlu adanya saling pengertian dan saling menghormati antara pihak-pihak yang berkonflik, mengakui identitas dan nilai-nilai mereka sebagai tahap awal sebelum masuk ke dalam penyelesaian damai. Apakah Anda negara merdeka atau wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri, tidak masalah; setiap orang memiliki kekuatannya masing-masing yang berpotensi mencipatkan konflik bersenjata yang dapat menimbulkan korban yang tidak diinginkan. Itulah prinsip hukum kita bersama yang harus disadari dan dihormati oleh setiap orang atau bangsa di dunia ini. Seperti yang kita ketahui, Konflik Bersenjata di Papua Barat merupakan salah satu perang terpanjang yang terjadi di tengah kawasan Asia Pasifik yaitu wilayah perbatasan hanya satu daratan dengan Negara Merdeka Papua Nugini, sehingga merupakan pusat kepentingan keamanan global dan regional dalam kaitannya dengan sensitivitas geopolitik yang sangat tinggi.
Rakyat Papua Barat akan terus menggunakan semua cara yang tersedia dalam mencari kebebasan sebagaimana diatur dalam resolusi Majelis Umum 2621 (XXV) ‘Program Aksi untuk Implementasi Penuh Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-Negara dan Bangsa-bangsa Kolonial’ yang:
Menegaskan kembali hak yang melekat pada rakyat kolonial untuk berjuang dengan segala cara yang diperlukan bagi mereka melawan Kekuatan kolonial yang menekan aspirasi mereka untuk kebebasan dan kemerdekaan… [dan mengarahkan]… Negara Anggota [untuk] memberikan semua bantuan moral dan material yang diperlukan kepada rakyat kolonial wilayah dalam perjuangan mereka untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan.
Permintaan Utama Kami untuk Indonesia dan Selandia Baru
1. Kami meminta kembali kepada Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo untuk menarik personel militernya dan membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan permintaan rakyat Papua Barat guna negosiasi perdamaian yang dimediasi secara internasional tentang nasib masa depan Papua Barat dan pembebasan ini warga negara asing Phillip Mehrtens,
2. Kami kembali meminta Perdana Menteri Selandia Baru, Yang Terhormat Chris Hipkins untuk membuka hatinya dengan itikad baik mendengarkan permintaan kami untuk negosiasi perdamaian yang dimediasi secara internasional.
Australia 30 Juni 2023
Tanda tangan
Akouboo Amatus Douw
Ketua Dewan Diplomatik dan Urusan Luar Negeri Papua Barat
As a July 1 Message on this historic day, I would like to convey congratulations on the anniversary of the unilateral declaration of the Republic of West Papua in 1971s…